Minggu, 12 Agustus 2012

Security Perusahaan tidak bisa berserikat?

Hedewwww udah lama ga isi blog.. :( 

Dan memang jadinya perlu inspirasi buat isi blog ini, karena agar bermanfaat buat yang nulis dan yang baca..xixixi..

Beberapa waktu yang lalu, sempet ada tugas dari Bos buat review adanya isu jika sekuriti perusahaan tidak boleh mendirikan dan / atau menjadi anggota Serikat Pekerja. Apa benar begitu? dan ini sedikit kajian dari saya.----------



Tinjauan ini hanya merupakan wacana mengenai larangan berserikat bagi anggota sekuriti dan sifatnya tidak mengikat bagi perusahaan  karena hanya sebagai pemberi kerja.
1.   Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia : No. KEP.275 / Men/ 1989 tanggal 22 Mei 1989. No. Pol. : Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan jam kerja shift dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja satuan pengamanan (Satpam). Dalam Surat keputusan bersama tersebut disebutkan pada angka 4 sbb :
(4)  Sebagai unsur penertib dan pengaman perusahaan atau Badan Hukum lainnya keterlibatan Tenaga Kerja SATPAM dalam Organisasi Non Struktural berpedoman kepada petunjuk Kepolisian Negara RI selaku Pembina Teknis, sedangkan sebagai pekerja pembinaan dan perlindungannya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja RI.

dengan demikian bahwa segala bentuk pembinaan dan perlindungan tenaga kerja SATPAM tunduk pada aturan ketenagakerjaan sedangkan sebagai unsur penertib dan pengaman secara teknis berpedoman pada petunjuk POLRI.

2.  Sesuai butir 1 tesebut di atas, maka tenaga kerja sekuriti atau satpam tetap memiliki hak untuk berserikat/berkumpul sesuai pasal 104 UU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 atau sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

3.   Pasal 3 dan penjelasannya pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dibantu berarti ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Sehingga dengan demikian tidak ada aturan khusus yang melarang tenaga kerja Security atau Satpam untuk berserikat.

4.  Bahwa Surat Edaran seharusnya mempertimbangkan yurisprudensi Putusan MARI No. 628 K/PDT.SUS/2009 dalam perkara perselisihan hubungan indusrial antara Asrul Effendi & M. Yamin Nasution melawan PT Central Windu Sejati. 
-     Dalam putusan tersebut memutus perkara antara Asrul Effendi & M. Yamin Nasution dengan PT Central Windu Sejati. Dimana terdapat pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja PT central Windu Sejati yakni Asrul Effendi dan M. Yamin Nasution dikarenakan pekerja tersebut sebagai pekerja satpam yang medirikan serikta pekerja (PK Sejati). Dan dalam alasan PHK pekerja tersebut sesuai  Surat Telegram Kapolri No.Pol: ST /227 / III / 2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang dan posisi Satpam dalam Bin Kamling Perusahaan, Jo Surat Telegram Kapolri No.Pol : ST/645/IV/2002 tanggal 30 April 2002 Tentang Arahan bahwa Satpam pengemban fungsi Kepolisian, Jo Surat Telegram Kapolda No.Pol : ST/66M2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Himbauan dan ajakan agar Satpam tidak masuk menjadi anggota Serikat Pekerja atau sejenisnya, dan surat yang disampaikan KAPOLTABES Medan kepada para Pimpinan/Instansi Perusahaan/Yayasan Pengguna Jasa Satpam Sewilayah Hukum Poltabes MS, tanggal 16 Nopember 2001 yang salah satu poin menyebutkan Anggota Satpam tidak boleh terpengaruh dan terlibat dengan salah satu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia;


-     Dalam salah satu pertimbangan MARI No. 628 K/PDT.SUS/2009 disebutkan :
(1)  Bahwa sebagai Satpam sesuai dengan perundang-undangan tidak ada larangan untuk menjadi Pengurus Serikat Pekerja, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 3 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
(2)  Bahwa sesuai surat Kapoltabes Medan tanggal 17 Mei 2002 dengan mendasarkan kepada Pasal 3 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 isinya bersifat himbauan dan ajakan kepada Satpam tidak menjadi anggota Serikat Pekerja, bukan berupa larangan, sekaligus koreksi kepada Surat Kapoltabes sebelumnya yang menyatakan anggota Satpam tidak boleh terlibat dengan salah satu Serikat Pekerja;
(3)  Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 15 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh beserta penjelasannya tegas menyatakan yang tidak boleh menjadi pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh misalnya Manajer SDM, manajer keuangan atau manajer personalia tidak mengatur mengenai Satpam;

-     Berdasarkan pertimbangan MA  tsb, maka MA  :
“   …. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;
Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi pertimbangan Judex Factie sudah tepat dan benar maka Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan Judex Factie yang telah tepat dan benar tersebut;

Dalam Pokok Perkara :
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas beralasan hukum PHK terhadap Pemohon bertentangan dengan isi Pasal 153 ayat (1) huruf g UU No.13 Tahun 2003 dan berdasarkan ayat (2) wajib dipekerjakan kembali dengan demikian petitum-petitum gugatan patut dikabulkan kecuali petitum 6, 8 dan 9;
 
Dalam Rekonpensi :
Menimbang, bahwa oleh karena dalam rekonpensi pertimbangan judex factie sudah tepat dan benar maka Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan judex factie yang telah tepat dan benar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ASRUL EFFENDI, DK dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 126/G/2008/PHI.Mdn tanggal 29 Januari 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan ….dst”


Analisa hukum tersebut didasarkan pada dokumen yang ada, dan dapat berubah jika terdapat fakta baru.
*******

Tidak ada komentar:

Posting Komentar